Digitalisasi Indonesia Tak Cukup Cuma Kejar Internet, Dampaknya Harus Terasa
Komdigi menilai digitalisasi Indonesia tidak cukup hanya mengejar koneksi internet, tetapi harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan ekonomi.
Pemerintah menilai pembangunan digital Indonesia tidak cukup hanya mengejar perluasan koneksi internet, tetapi harus memastikan teknologi yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai menggeser arah pembangunan digital dari sekadar memperluas jaringan menuju konektivitas yang mampu memberikan dampak nyata. Perubahan ini dilakukan seiring semakin luasnya akses internet dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di berbagai daerah.
Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Raden Wijaya Kusumawardhana mengatakan digitalisasi seharusnya tidak berhenti ketika masyarakat sudah mendapatkan akses internet. Konektivitas perlu dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan sosial, meningkatkan produktivitas, serta mendukung kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.
Menurutnya, digitalisasi harus mampu membuat masyarakat tidak hanya terhubung, tetapi juga tumbuh dan tetap terlindungi dalam ekosistem digital. Karena itu, keberhasilan pembangunan digital tidak semata-mata diukur dari panjang jaringan fiber optik atau luas wilayah yang mendapatkan sinyal.
Data Komdigi bersama penyelenggara telekomunikasi menunjukkan pembangunan jaringan fiber optik di Indonesia kini telah mencapai lebih dari 1,19 juta kilometer. Infrastruktur tersebut terdiri atas Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) sepanjang sekitar 131.325 kilometer dan fiber optik darat sekitar 1,06 juta kilometer.
Jaringan fiber optik tersebut telah menjangkau 53.382 desa atau sekitar 63,79 persen dari total 83.687 desa di Indonesia. Angka tersebut menunjukkan pembangunan infrastruktur digital terus berkembang, meski pemerataan konektivitas masih menjadi tantangan.
Pada jaringan seluler, layanan 4G hingga kuartal I 2026 telah menjangkau sekitar 98,96 persen populasi atau sekitar 267 juta jiwa. Namun jika dihitung berdasarkan luas wilayah, cakupan 4G baru sekitar 54,23 persen atau sekitar 1,03 juta kilometer persegi.
Sementara itu, jaringan 5G masih berada dalam tahap awal pengembangan. Cakupan 5G berdasarkan wilayah baru sekitar 2,38 persen, meski layanan tersebut telah mampu menjangkau sekitar 109 juta jiwa.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan digital Indonesia tidak lagi hanya mengenai ada atau tidaknya akses internet. Kualitas jaringan, pemerataan berdasarkan kebutuhan wilayah, kemampuan masyarakat memanfaatkan teknologi, serta manfaat ekonomi dan sosial dari konektivitas menjadi bagian penting dalam tahap berikutnya.
Komdigi sebelumnya juga menegaskan bahwa transformasi digital harus dilakukan secara menyeluruh. Pembangunan jaringan, pusat data, layanan digital, peningkatan kemampuan masyarakat, hingga keamanan ekosistem digital perlu berjalan bersama agar teknologi benar-benar menghasilkan manfaat.
Pemerintah menargetkan kualitas konektivitas nasional terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Dalam Rencana Strategis Komdigi 2025-2029, kecepatan internet mobile broadband maupun fixed broadband ditargetkan meningkat secara bertahap hingga mencapai 100 Mbps pada 2029.
Perubahan arah tersebut menjadi penting karena internet kini telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat. Internet bukan hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk bekerja, belajar, menjalankan usaha, mendapatkan layanan kesehatan, mengakses layanan pemerintah, hingga melakukan transaksi ekonomi.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur digital perlu diikuti dengan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkannya secara produktif. Internet yang cepat tetapi tidak menghasilkan peningkatan produktivitas, akses layanan, maupun kualitas hidup pada akhirnya belum sepenuhnya menunjukkan keberhasilan transformasi digital.
Tantangan berikutnya adalah memastikan manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara lebih merata, termasuk oleh masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan konektivitas tidak berhenti pada tersedianya sinyal, tetapi berlanjut pada terciptanya ekosistem digital yang produktif, aman, dan berkelanjutan.
